首页>
外文OA文献
>Analisis Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/permen-kp/2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Per.02/men/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan
【2h】
Analisis Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/permen-kp/2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Per.02/men/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan
展开▼
机译:分析《印度尼西亚共和国海事和渔业部长条例》的执行情况(第42号/ Permen-kp / 2014年,关于对Per.02 / men / 2011年的第四次修正案,关于钓鱼线和钓鱼设备及钓鱼辅助设备的放置)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2014 Perubahan Keempat Atas PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan, Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Kabupaten Jepara, dan mengetahui pelanggaran, serta upaya mengatasinya. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara sebagai pelaksana peraturan telah melaksanakan tugas dan wewenang nya. Terdapat pula beberapa hambatan yaitu : belum ada peraturan daerah khusus yang mengatur, masih melekatnya keterikatan dengan tengkulak/juragan, kesenjangan sosial antara nelayan dengan kapal kecil dan nelayan kapal besar. Hambatan diatasi dengan cara, seperti membentuk POKMASWAS, pembinaan secara langsung, dan operasi gabungan. Diharapkan dengan diajukan nya pembentukan peraturan daerah yang mengatur dapat memudahkan pelaksanaan operasi penangkapan dan kesejahteraan nelayan Kabupaten Jepara.
展开▼
机译:本研究旨在分析印度尼西亚共和国海事和渔业部长规章第42号/ PERMEN-KP / 2014年对PER.02 / MEN / 2011年的第四次修正案的执行情况,该修正案涉及国家渔业管理区中的捕鱼径,捕鱼设备和捕鱼辅助设备印度尼西亚共和国驻Jepara摄政区,了解违法行为以及为克服这些违法行为所做的努力。根据研究结果,执行机构杰帕拉摄政海事和渔业部已履行了职责和权限。还有几个障碍,即:没有具体的区域法规来管理,中间人/船长仍然存在依恋关系,小型渔船渔民与大型渔船渔民之间的社会鸿沟。通过形成POKMASWAS,直接形成和联合作业等方法可以克服障碍。希望随着地方法规的形成,可以促进杰帕拉摄政区捕鱼活动的实施和渔民的福利。
展开▼